2015, 100 persen kelulusan UN ditentukan pihak sekolah

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan mulai tahun ajaran 2015, hasil atau kelulusan Ujian Nasional 100 persen ditentukan oleh masing-masing sekolah. Diharapkan sekolah berlaku jujur untuk kepentingan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Pelaksanaannya (UN) tetap. Hasilnya saja yang ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing," kata Anies pada acara Seminar Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 di Medan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/1).

Anies mengatakan, meski hasil kelulusan UN sudah dinyatakan ditentukan 100 persen oleh sekolah, detail lainnya seperti soal UN masih dibahas. "Sekarang ini yang sudah saya nyatakan adalah soal keputusan bahwa hasil kelulusan UN 100 persen akan ditentukan masing-masing pihak sekolah. Sedangkan detail lainnya, 10 hari lagi akan saya umumkan karena masih dalam tahap pembahasan," katanya.

Menurut dia, soal kejujuran hasil UN perlu mendapat perhatian besar dari pihak sekolah karena UN menjadi cerminan kesuksesan. "Tetapi tetap harus jujur sembari terus meningkatkan kualitas siswa. Pendidikan menjadi hal yang krusial apalagi kita berada di era global seperti memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," katanya.

Anies menegaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan siswa, peningkatan mutu guru juga harus diutamakan. "Percuma saja mengganti-ganti kurikulum, kalau kualitas gurunya tidak ditingkatkan," katanya.

Dia mengibaratkan dengan menembak. "Peluru baguspun, kalau penembaknya tidak dilatih/berlatih. Itu sama saja," ujarnya.

Ada Perizinan Satu Pintu, Investor Dimudahkan Urus NPWP dan Insentif Pajak

Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut mendorong percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kemudahan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan fasilitas pajak, bagi investor baik lokal maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya menempatkan staf khusus untuk menangani hal tersebut.

"Kami tempatkan staf ahli di sini. Peran Kemenkeu dalam proses PTSP ini terdiri dari pelayanan pajak dan bea cukai, kami menempatkan staf dalam rangka dua hal. Pertama, dalam rangka perizinan administratif. Kami berharap nanti semua PMA itu atau penanam modal lainnya akan mendapatkan kemudahan NPWP dan bagi yang membutuhkan Nomor Induk Kepabeanan," ujar dia saat konferensi pers PTSP di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Bambang menjelaskan, selain soal administrasi, pihaknya juga akan mempermudah proses pengajuan fasilitas perpajakan oleh investor.

"Di Bea Cukai ada fasilitas terkait dengan pembebasan bea masuk selama dua tahun. Kita berharap dengan keberadaan PTSP ini, pelayanan seperti itu akan diberikan dengan cepat. Tadi juga ada kemudahan perizinan impor barang modal untuk keperluan listrik. Ini juga akan difasilitasi oleh petugas Bea Cukai yang ada disini," terang dia.

Selain itu, Bambang menyebutkan, dengan adanya PTSP ini diharapkan bisa memudahkan proses perizinan yang selama ini berbelit-belit.

"Pelayanan untuk tax allowance atau fasilitas pajak untuk komoditi dan daerah tertentu juga di sini. Kami berharap dengan PTSP ini proses pengambilan keputusannya bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Jokowi: Mei, Juni, Juli, Dolar Pulang Kampung

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang cenderung melemah sejak memasuki 2015. Jelang pertengahan tahun, Jokowi memperkirakan tekanan terhadap rupiah bisa lebih dalam.

"Masih banyak yang mengkhawatirkan depresiasi, pelemahan rupiah. Memang harus kita akui, sekarang rupiah tertekan," tutur Jokowi dalam pembukaan acara Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Namun, lanjut Jokowi, pelemahan kurs juga dialami negara-negara lain. Bahkan ada yang lebih parah dibandingkan Indonesia.

"India 2-3%, Indonesia 4-5%, yang lain-lain juga sama dan lebih tinggi dari kita. Rusia, Brasil, tertekan sangat tinggi. Artinya kita masih dalam posisi yang sangat baik," jelas Jokowi. 

Namun, Jokowi memperkirakan tekanan terhadap rupiah bisa lebih dahsyat jelang pertengahan tahu. Penyebabnya adalah ekonomi AS yang semakin membaik sehingga investor cenderung mengarahkan modalnya ke Negeri Paman Sam.

"Mei, Juni, Juli, karena Amerika nanti ekonominya lebih baik, akan ada dolar yang pulang kampung. Jadi jangan sampai kita kehilangan kendali atas kurs," tegas Jokowi.

Mengutip data perdagangan Reuters, saat ini dolar AS berada di posisi 12.623. Menguat dibanding kala pembukaan pasar yaitu Rp 12.600.

KPK Diminta Tak Kriminalisasi Budi Gunawan

AKARTA - LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi menilai bahwa penunjukan Komjen Polisi Budi Gunawan sudah tepat di tengah huru-hara politik yang bisa mengancam stabilitas dan integritas negara.

"Maraknya aksi premanisme, gerakan radikal ISIS, khususnya disharmonisasi TNI-Polri menunjukkan betapa pergantian jabatan Kapolri kepada sosok yang memiliki visi, loyalitas, serta integritas yang tinggi pada negara sangat dibutuhkan," kata Taufan Imral saat memimpin aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Taufan menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti sudah mempertimbangkan rekam jejak, prestasi dan pengabdian Komjen Budi Gunawan selama ini.

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus kepemilikan 'rekening gendut' oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai adalah bentuk praduga tak bersalah dan mengulang luka lama perseteruan Polri vs KPK.

 

"Kami menolak kriminalisasi terhadap Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendukung pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri pilihan Presiden," serunya.

KPK Geledah Rumah Bupati Lombok Barat

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Bupati Lombok Barat, Zaini Arony. Penggeledahan tersebut dilakukan sejak pagi hingga sore hari, sekira pukul 16.00 WITA.

"Ada penggeledahan di tiga lokasi, yakni di rumah dinas Bupati Lombok Barat, Kantor Bupati dan kantor BNP2T," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).

Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita berbagai dokumen terkait praktik pemerasan yang diduga dilakukan politikus Partai Golkar itu. "Tadi berhasil disita sejumlah dokumen," jelas Bambang.

Bupati Lombok Barat, Zaini Ar‎ony ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata. Diduga pemerasan oleh si Bupati ini telah dilakukan berkali-kali.

Akibat perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 12 huruf e, atau pasal 23 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 juncto pasal 421 KUHP juncto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

#PernahSMA #NoCaptionNeeded

HOTT!

History Of Twenty Two! No Racism. Kita semua satu